Muaro jambi- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pematang pulai kecamatan sekernan Kabupaten Muaro jambi menunjukkan komitmen penuh terhadap hasil Musyawarah Desa (Musdes) Stunting dengan meninjau langsung progres pembangunan Mandi Cuci Kakus (MCK) komunal bagi masyarakat. Proyek ini merupakan salah satu program intervensi spesifik yang disepakati bersama sebagai upaya kolektif pencegahan dan percepatan penurunan stunting di tingkat desa.
Ketua BPD Fahmi saat peninjauan lapangan pada selasa 21 oktober 2025 menegaskan bahwa pengawasan ini adalah perwujudan nyata dari tugas dan fungsi utama BPD, sekaligus menindaklanjuti surat Pemerintah desa terkait Pemberitahuan Pembangunan MCK di wilayah RT 01,
melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
"Sesuai dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, salah satu fungsi kami adalah pengawasan. Pembangunan MCK yang bersumber dari Dana Desa ini adalah amanah Musdes Stunting, sebuah keputusan krusial demi kesehatan dan kualitas hidup warga, khususnya balita," ujar ketua BPD di lokasi proyek.
Harapan Transparansi dan Kesejahteraan
Ketua BPD menyampaikan harapannya agar seluruh proses pembangunan, mulai dari pengadaan bahan hingga pelaksanaan, berjalan dengan prinsip transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh kepada masyarakat.
"Kami berharap semua pihak yang terlibat, terutama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pemerintah Desa, dapat memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan terbuka. Papan informasi proyek harus jelas, dan kualitas bangunan harus sesuai standar. Ini bukan sekadar membangun fisik, tetapi benar-benar untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat," tegasnya.
Pembangunan fasilitas sanitasi yang layak, seperti MCK, adalah intervensi gizi sensitif yang vital dalam pencegahan stunting. Data menunjukkan bahwa sanitasi buruk menjadi salah satu faktor risiko utama stunting karena meningkatkan paparan penyakit infeksi pada anak.
"Ketersediaan MCK yang sehat akan langsung berdampak pada kebersihan lingkungan, mengurangi risiko diare, dan pada akhirnya membantu tumbuh kembang anak lebih optimal. Ini adalah investasi jangka panjang kita untuk generasi desa yang bebas stunting,"
Langkah Selanjutnya
Setelah peninjauan, BPD berencana mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) rutin dengan Pemerintah Desa untuk menerima laporan perkembangan proyek secara berkala. Hal ini untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan manfaatnya segera dirasakan oleh warga penerima manfaat.
Komitmen BPD Pematang Pulai ini menjadi contoh positif tata kelola desa yang baik (Good Village Governance), di mana lembaga perwakilan rakyat desa aktif mengawal kebijakan dan program pembangunan, memastikan setiap kegiatan desa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan, dan yang terpenting, sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan riil masyarakat.
Redaksi Jambi24com
Social Plugin