Perkuat Tata Kelola Daerah, DPRD Muaro Jambi Resmi Terima 5 Ranperda Strategis

Jambi24 Januari 28, 2026

 


​MUARO JAMBI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh Pemerintah Kabupaten, Kamis (29/1/2026). Rapat ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat landasan hukum pembangunan di Bumi Sailun Salimbai.

​Rapat yang berlangsung khidmat di Gedung Utama DPRD ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta. Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Junaidi H. Mahir, jajaran anggota DPRD, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

​

​Kehadiran lengkap unsur pimpinan daerah menegaskan kuatnya sinergi antara legislatif dan eksekutif. Kelima Ranperda yang diserahkan mencakup berbagai aspek strategis yang diproyeksikan menjadi fondasi tata kelola pemerintahan dan akselerasi pembangunan daerah di masa depan.

​Ketua DPRD, Aidi Hatta, menyatakan bahwa penerimaan Ranperda ini adalah wujud nyata pelaksanaan fungsi legislasi yang akuntabel dan transparan.

DPRD berkomitmen mengawal proses pembahasan Ranperda agar benar-benar berkualitas dan menjawab tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks," tegas Aidi Hatta.


​Poin Utama Pembahasan Ranperda:

  • ​Fungsi Legislasi: Memastikan seluruh draf sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.
  • ​Kepentingan Rakyat: Menjamin bahwa setiap regulasi yang dilahirkan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
  • ​Partisipasi Publik: DPRD menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembahasan sebagai bentuk transparansi.


​DPRD Kabupaten Muaro Jambi memastikan bahwa proses pembahasan tidak akan dilakukan secara tergesa-gesa, melainkan melalui kajian yang cermat dan profesional. Hal ini bertujuan agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi menjadi solusi konkret atas dinamika sosial dan ekonomi di Muaro Jambi.

​Rapat Paripurna ini sekaligus menegaskan peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan berpihak pada rakyat.



Redaksi Jambi24com